London - Indonesia secara resmi kembali terpilih sebagai anggota Dewan IMO Kategori C untuk periode 2026–2027, pada Sidang Organisasi Maritim Internasional / International Maritime Organization (IMO) ke-34 di London, Inggris, Jumat (28/11) waktu setempat.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, yang memimpin langsung delegasi Indonesia pada sidang ini menyampaikan, Indonesia terpilih setelah mendapatkan dukungan dari 138 negara atau peringkat ke 5 dari 26 kandidat.
Menhub Dudy menegaskan keberhasilan terpilihnya Indonesia sebagai bagian dari 40 negara anggota IMO, membuktikan peran strategis Indonesia sebagai simpul maritim dunia yang turut berperan aktif dalam memperkuat tata kelola maritim global.
“Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO adalah pencapaian yang luar biasa. Hal ini membuktikan Indonesia memiliki peran strategis dalam tata kelola maritim dunia, yang sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui ASTA CITA,” ujar Menhub Dudy.
Adapun kategori C anggota Dewan IMO adalah 20 negara anggota yang memiliki kepentingan khusus dalam transportasi laut dan navigasi, tetapi tidak termasuk dalam kategori A (negara dengan armada pelayaran besar) atau B (negara dengan angkutan atau muatan kapal besar). Kategori ini memastikan perwakilan geografis utama di dunia, seperti negara-negara dengan laut yang luas dan letak geografis penting, dan fokusnya adalah pada kepentingan khusus tersebut.
Selain Indonesia, ada 20 negara lain yang berhasil terpilih menjadi Anggota Dewan IMO Kategori C yakni Bahamas, Belgia, Chili, Siprus, Mesir, Finlandia, Jamaika, Malaysia, Malta, Meksiko, Maroko, Nigeria, Peru, Filipina, Qatar, Arab Saudi, Singapura, Afrika Selatan, Turki.
Menhub Dudy menambahkan, ke depannya Indonesia akan terus berkomitmen untuk memajukan keselamatan pelayaran, pelestarian lingkungan, pengembangan pelabuhan cerdas dan berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan dan kompetensi pelaut.
"Indonesia siap bekerja bersama seluruh negara anggota untuk mengarahkan pelayaran internasional menuju masa depan yang lebih aman, lebih hijau, dan lebih tangguh. Melalui kerja sama dan komitmen kolektif, dunia dapat memaksimalkan peluang maritim bersama demi tercapainya keberlanjutan global," kata Menhub Dudy.
Menhub Dudy turut menyoroti isu keselamatan pelayaran, dekarbonisasi, perlindungan pelaut, serta pencalonan Indonesia di Dewan IMO. "Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menekankan pentingnya tata kelola maritim yang kuat dan terintegrasi. Khususnya, pada empat pilar utama, yaitu keselamatan pelayaran, perlindungan dan pelestarian lingkungan, kelancaran fasilitasi, serta pengembangan kapasitas yang berkeadilan bagi seluruh negara anggota IMO," ucapnya.
Dalam isu keselamatan maritim, Indonesia menegaskan kembali pentingnya penerapan e-navigation, modernisasi Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS), serta pendekatan manajemen risiko. Indonesia sendiri telah menerapkan Skema Pemisahan Lalu Lintas (Traffic Separation Scheme/TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok. Ini dapat menjadi contoh nyata bagaimana kerja sama internasional dan kajian ilmiah mampu meningkatkan keselamatan pelayaran di jalur padat.
Pada aspek dekarbonisasi, Indonesia menegaskan komitmen kuat untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan agenda IMO. Upaya tersebut antara lain melalui strategi menuju net zero emission, perluasan bertahap fasilitas On-Shore Power Supply di pelabuhan-pelabuhan Indonesia, serta penetapan Selat Lombok sebagai Kawasan Laut yang Sangat Rentan (Particularly Sensitive Sea Area/PSSA).
"Sebagai salah satu komunitas pelaut terbesar di dunia, Indonesia juga menempatkan sumber daya manusia (SDM) sebagai pusat ekosistem maritim. Indonesia mendorong penguatan hak-hak pelaut, kesehatan mental, dan kesejahteraan mereka, termasuk melalui pengembangan kerangka pelatihan digital yang memastikan transformasi teknologi berpihak pada pelaut," kata Menhub Dudy.
Selain itu, Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat IMO. Ratifikasi Indonesia atas Amandemen Konvensi IMO tahun 2021 menjadi wujud dukungan terhadap Dewan yang lebih inklusif dan representatif, sekaligus penguatan prinsip multibahasa di dalam organisasi.
Pada sela sidang IMO ke-34, Menhub Dudy melakukan sejumlah pertemuan bilateral yaitu dengan Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez; Menteri Penerbangan, Maritim dan Dekarbonisasi Inggris Raya Keir Mather; Menteri Infrastruktur dan Pengelolaan Air Belanda Robert Tieman; Wakil Menteri Transportasi China Li Yang; dan para Menteri Transportasi Negara-Negara Anggota ASEAN. (RYS/HH/GT/EYD)